Rekonstruksi Demokrasi Lokal Pasca Putusan MK: Pemisahan Pemilu Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Friedman Tentang Hukum

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan pemisahan rezim pemilu pusat (Presiden, DPR, dan DPD) dengan pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah), yang sebelumnya diselenggarakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemisahan ini membawa konsekuensi penting bagi demokrasi lokal, terutama dalam menegaskan kemandirian isu-isu daerah yang selama ini tenggelam oleh dominasi isu nasional dalam pemilu serentak lima kotak. Rumusan masalah pertama bagaimana implikasi konstitusional pemisahan pemilu pusat dan daerah pasca Putusan MK terhadap penguatan demokrasi local. Kedaua bagaimana pemisahan rezim pemilu tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif Lawrence Friedman tentang hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta memanfaatkan teori Lawrence M. Friedman yang memandang hukum dari dimensi struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara struktural, pemisahan rezim pemilu memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih fokus dan terukur; secara substansial, pemisahan ini memperkuat dasar hukum demokrasi lokal sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945; dan secara kultural, pemisahan rezim memberi peluang bagi masyarakat daerah untuk lebih terlibat dalam politik lokal tanpa terdominasi isu nasional. Rekonstruksi demokrasi lokal pasca putusan MK tidak hanya mengurangi beban teknis pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi politik daerah sebagai bagian integral dari demokrasi konstitusional Indonesia.